Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) berangkulan usai pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (25/4/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.
Usai putusan MK terkait sengketa pemilihan presiden, Surya Paloh berpendapat bahwa opsi penggunaan hak angket sudah tidak lagi relevan. Benarkah demikian?
Hakim Konstitusi Anwar Usman usai memberikan keterangan pers di Mahkamah Konstitusi (MK), setelah statusnya sebagai Ketua MK diberhentikan.
M Risyal Hidayat/Antara Foto
Buruknya legislasi anti-korupsi dan ketiadaan kemauan politik untuk memperbaikinya menjadi penyebab utama korupsi merajalela dan penegak hukum tak berdaya.
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan UU Cipta Kerja pada akhir November 2021.
Rivan Awal Lingga/Antara Foto
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Rapat Paripurna DPR mendengarkan laporan Badan Legislasi DPR mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021.
Muhammad Adimaja/Antara Foto
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang uji formil Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta.
Rivan Awal Lingga/Antara Foto
Nabila Yusuf, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Petugas kepolisian menyusun beberapa botol minuman beralkohol dari berbagai merek saat pengungkapan kasus penyelundupan minuman beralkohol Golongan C di Jambi.
ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc/17.
Dengan membandingkan pengaturan yang sejenis di negara-negara lain, saya berpendapat bahwa argumen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di belakang rencana pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol masih lemah
Agil Oktaryal, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Ada tiga RUU omnibus law lagi dalam Program Legislasi Nasional.
Prasetia Fauzani/Antara Foto
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Barisan personil kepolisian sedang menjaga ketat gerbang depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, sesaat sebelum kerusuhan.
Luthfi Dzulfikar/The Conversation
Dari aspek psikologis, pendekatan represif ini tidak efektif karena alih-alih menghentikan aksi demonstrasi, penggunaan kekerasan justru akan mendorong aksi kolektif tersebut semakin berkelanjutan.
Seorang peserta aksi unjuk rasa demo membawa poster yang menunjukkan keberatannya atas rencana pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Luthfi Dzulfikar/The Conversation
Ahli hukum menjelaskan apa yang dimaksud dengan penundaan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
Mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di Jakarta berhadapan dengan pasukan dari Kepolisian Indonesia pada 24 September 2019.
Mast Irham/EPA
Satu dari empat anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18. Keputusan MK soal usia minimum pernikahan diharapkan menghentikan praktik pernikahan anak.
Jalan menuju parlemen penuh halangan bagi perempuan Indonesia.
www.shutterstock.com
Ella S. Prihatini, The University of Western Australia
Legislator perempuan dan laki-laki beda pendapat mengenai penyebab sulitnya perempuan menang dalam pemilu. Mereka juga beda pendapat mengenai legitimasi dan efektifitas kebijakan kuota gender.
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Professor, Co-Lead of the Disrupting Violence Beacon and Director of Violence Research and Prevention Program, Griffith Criminology Institute and School of Health Sciences and Social Work, Griffith University