Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Korupsi
Displaying 21 - 40 of 57 articles
Desain BRIN yang rawan campur tangan politik menunjukkan keengganan pemerintah mengutamakan riset dan teknologi.
Sistem presidensial di Indonesia menciptakan dinamika politik yang sangat khas.
Tahanan KPK seharusnya bukan penerima vaksin prioritas baik berdasarkan situasi penahanan yang mereka jalani ataupun atas kejahatan yang telah mereka lakukan.
Isu-isu terkait hak-hak sipil, kesenjangan, korupsi, dan politik praktis menjadi sorotan utama bagi para pakar dan peneliti.
Korupsi bansos COVID-19 dan banyak kasus korupsi bansos terjadi menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi ini.
Dua hal yang mungkin menjadi penyebab: warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan untuk menuntut pejabat, dan audit tahunan BPK belum mengukur kualitas reformasi.
Bantuan sosial rentan untuk dikorupsi dan pemerintah harus bertindak untuk mencegahnya.
Kasus korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkap kejanggalan ekpsor benur dan indikasi oligarki kebijakan ini.
Pelarangan atau pengelolaan benur (benih lobster). Manakah yang lebih efektif?
Apa beda gaya korupsi di Amerika dan Indonesia?
Kami berbicara dengan Galang Lutfiyanto dari Universitas Gadjah Mada yang meneliti bagaimana budaya masyarakat mempengaruhi pola korupsi secara sangat berbeda di dua negara - Indonesia dan Australia.
Status pegawai KPK sebagai ASN menempatkan KPK di bawah kendali dan kekang eksekutif.
Menurut mereka, ketiga masalah ini masih menjadi persoalan serius dalam 10-20 mendatang.
Rangkap jabatan di BUMN adalah masalah moral dan ekonomi. Masalah ini akan bersama kita sampai Kementerian BUMN bisa melihat ini sebagai masalah bagi keadilan sosial.
Di tengah wabah, birokrat di Indonesia semakin terjepit di bawah sistem yang ketat, mengeksploitasi, dan mendiskriminasi. Saatnya birokrat bersikap kritis dan melawan ketidakadilan.
Dalam sistem peradilan sejak Orde Baru hingga sekarang, jaksa hanya berperan kecil. Ini harus diubah.
Sistem politik pasca Reformasi membuka celah lebih lebar untuk korupsi, melalui kesepakatan antara pemerintah dan parlemen.
Perppu tersebut mengabaikan prinsip-prinsip hukum administrasi dan keuangan negara.
Konflik kepentingan dapat terjadi ketika keputusan atau program pemerintah menguntungkan seorang pejabat baik secara finansial atau tidak.
Omnibus Law lewat UU Cipta Kerja akan melanjutkan orientasi kebijakan perburuhan yang ramah pasar yang pada akhirnya akan mengurangi hak-hak buruh. Padahal bukan aturan masalah terbesar Indonesia.
Top contributors
-
Senior Lecturer at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Lecturer, Universitas Andalas
-
Lecturer in Government Science, Universitas Tadulako
-
Lecturer, Universitas Indonesia
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Professor in Practice on Environmental Innovation, School of Social and Environmental Sustainability, University of Glasgow, UK, National University of Singapore
-
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Chairman of Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
PhD candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Researcher
-
PhD Candidate in Criminology at Australian National University, Australian National University
-
Honorary Senior Research Fellow, SMERU Research Institute
