Sextortion merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling marak di Indonesia. Tapi sudah cukup kuatkah payung hukum penaganannya di Indonesia?
Kritik konsumen yang kasar memang salah, tapi tidak termasuk dalam definisi penghinaan dan tidak ada unsur penjatuhan reputasi.
Sekelompok anak muda berpartisipasi dalam gerakan demonstrasi #SaveKPK menggunakan poster dan meme pada September 2019.
(The Conversation/Luthfi T. Dzulfikar)
Media digital membuka ruang baru partisipasi politik, terutama untuk kelompok Generasi Milenial dan Z. Sayangnya, pemerintah cenderung menghadapi aktivisme generasi muda menggunakan represi.
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Polisi virtual hadir di tengah kondisi negara hukum Indonesia yang problematik. Alih-alih menciptakan ketertiban, kehadiran mereka justru mengancam kebebasan warga negara.
Dua hal penting tentang dengan ujaran kebencian yang perlu dipertimbangkan guna memperbaiki UU ITE: jenis-jenis ujaran kebencian yang bisa dipidana dan faktor-faktor dalam menjatuhkan hukuman.
Kami ngobrol dengan Usman Hamid, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, tentang penyalahgunaan UU ITE dan bagaimana warga negara bisa mendorong revisi hukumnya.
Unjuk rasa menentang UU ITE di Surabaya, Jawa Timur.
Bhakti Pundhowo/Antara Foto
Pemilik data bisa menggugat peretas dan pengelola data pribadi. Namun, ketiadaan pengaturan yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat masalah tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.
Sebelum reformasi, hukuman penjara bagi pelaku penghinaan hanya diatur dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
www.shutterstock.com
Penelitian menunjukkan bagaimana pengadilan-pengadilan daerah melakukan terobosan-terobosan untuk menghadapi keperkasaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Ironisnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru terus mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi 1998.
www.shutterstock.com
Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.